Cita-cita, tujuan dan lainya - tugas PKN kelas X-SMA

BAB I PEMBUKAAN

I.1        PENJELASAN

Pembukaan ini berisi pertanyaan yang diberikan oleh guru bidang studi, dan akan dibahas pada BAB II Pembahasan Materi.

I.2        PERTANYAAN

Rangkuman Materi dan Jelaskan Mengenai :

1.      Jelaskan Cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pancasila

a). Cita-cita Nasional berdasarkan pancasila

b). Tujuan Nasional berdasarkan pancasila

2.      Mendeskripsikan perwujudan kedaulatan rakyat dalam konteks Negara hukum

3.      Menjelaskan upaya perwujudan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pancasila serta berkedaulatan rakyat dalam konteks Negara hukum

4.      Menjelaskan politik luar negeri bebas aktif

5.      Mendeskripsikan upaya membangun partisipasi dalam pendamaian dunia

BAB II PEMBAHASAN MATERI

II. 1a   Cita-cita nasional berdasarkan Pancasila

Cita-cita Negara Pancasila, sebagaimana dirintis dasar-dasar filosofisnya oleh the founding fathersmerupakan sumber nilai dan filosofi bangsa sebagaimana terumuskan dalam lima (5) silanya. Pancasila sebagai ideologi bangsa menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang berKetuhanan, berPerikemanusiaan, yang mengedepankan harmoni dan persatuan bangsa, menjunjung tinggi musyawarah dalam bingkai demokrasi, dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang dicita-citakan oleh the founding fathers, juga merupakan pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi pilar utama diantara empat pilar yang sedang disosialisasikan oleh MPR. Keempat pilar itu adalah Pancasila, Undang Undang Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini adalah wujud dari peningkatan pemahaman kita terhadap sistem politik ketatanegaraan.

II. 1b   Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

-          Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

-          Memajukan kesejahteraan umum

-          Mencerdaskan kehidupan bangsa

-          Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial

II. 2     Perwujudan kedaulatan rakyat dalam konteks Negara hukum

Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum Indonesia ada dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Ayat (2) dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Ayat (3).

Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “equality before the law” bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia.

4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggraan kedaulatan rakyat.

5. Penyelenggaran pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.

6. Penyelenggaran proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.

7. Penyelenggaran Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).

II.3      Upaya perwujudan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pancasila serta berkedaulatan rakyat dalam konteks Negara hukum

Dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan negara, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Memberikan kepastian dan perlidungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif.

2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air.

4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara.

5. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat.

6. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

II.4      Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pengertian bebas dan aktif

o   Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideology atau oleh suatu politik Negara asing

o   Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormti kedaulatan Negara lain

Perwujudan politik Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat pada contoh berikut ini.

-          1.          Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955, yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.

-          2.          Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non- Blok Tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

-          3.          Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

-          4.          Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan Bangsa Moro.

II.5      Upaya membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia

Dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, beberapa hal dapat dilakukan Bangsa Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut.

 1.            Menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain.

 2.          Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan, dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

 3.            Bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi.

 4.            Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan.

 5.            Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.

 6.            Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara, serta kepentingan Indonesia, dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

 7.            Meningkatkan kualitas diplomasi baik regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.

BAB III PENUTUP

III.1     Sekian dan Terima Kasih

Itulah hasil dari pada pembahasan kami, kami sadar sungguh bahwa hasil yang kami berikan tidak semaksimal atau jauh dari apa yang akan nanti guru terangkan, namun kami yakin dan percaya sungguh, bahwa tugas ini akan menjadi pedoman atau bahan masukan bagi sesama kami untuk menjadi lebih baik serta melengkapi kekurangan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, apabila ada yang ingin untuk ditambahkan, kami sangat menerimanya. Terima kasih.